buku demokrasi indonesia
Mantra Politik, Nawacita dan Akseptabilitas TNI
Penulis: Muradi
ISBN: 978-602-72419-6-1
Ukuran: 14,5 cm X 21 cm
Halaman: viii + 124
Tahun terbit: Oktober 2016
Beli Ebook
Poros Maritim Dunia dan Nawacita adalah Mantra Politik yang secara faktual menjadi rujukan bagi semua institusi Negara dalam menjalankan aktivitasnya. Penekanan ini menjadi penting mengingat sejak GBHN tidak lagi ada, visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih menjadi rujukan atas pelaksanaan program dalam lima tahun ke depan. Pada konteks ini, penerimaan TNI atas Mantra Politik tersebut menjadi pijakan sejauhmana hal tersebut dapat diintegrasikan dalam program yang tengah berjalan. Situasi tersebut menggambarkan bagaimana dinamika terkait dengan itu tersaji dalam tulisan-tulisan di buku ini.
Perspektif yang tidak sama akan membuat pola pengembangan dan pembangunan postur pertahanan tidak berjalan dengan baik. Ada buncahan ketidakpuasan diantara semangat yang menguat untuk membangun institusi TNI professional. Hal tersebut menjadi gambaran bagaimana Mantra Politik pemerintahan sipil demokratis belum sepenuhnya menjadi rujukan dari pengembangan TNI sebagai institusi. Hal bisa bisa saja disebabkan karena keengganan untuk melakukan perubahan di internal militer sebagaimana Finer tegaskan saat angin perubahan politik berhembus kencang. Atau sebaliknya, keinginan untuk mengikuti arus perubahan justru mencederai apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai itu sendiri. Indikasi tersebut pada akhirnya membelah internal dalam ruang dan lingkup yang berbeda.
Buku ini berisi tentang bagaimana dinamika internal TNI dalam merespon Mantra Politik yang ada dalam berbagai aktivitasnya. Sejauh langkah TNI dalam meresponnya, hal tersebut ditandai dengan keinginan yang kuat untuk menyesuaikan dengan semangat Keindonesiaan sebagaimana yang termaktub dalam Mantra Politik pemerintahan Jokowi-JK. Meski harus diakui juga bahwa kenyataan yang sulit untuk diubah adalah bagaimana respon tersebut juga tidak serta merta menegaskan sokongan politik TNI atas kepemimpinan sipil demokratis, salah satunya adalah masih masifnya praktik penyimpangan dari esensi peran dan fungsi TNI dalam bidang pertahanan.
=================
Daftar Isi
Bab 1:
DEMOKRASI & BELA NEGARA:
Komposisi & Model Implementasi dalam Pertahanan Negara
Bab 2:
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA
Bab 3:
INTEGRASI SIPIL-MILITER DAN INSTITUSI PENDIDIKAN PERTAHANAN
Bab 4:
SUMBER DAYA MANUSIA MILITER DAN MODEL PENDANAAN INDUSTRI PERTAHANAN
Bab 5:
TANTANGAN PANGLIMA TNI KE DEPAN
Bab 6:
HARAPAN TNI MASA DEPAN
Bab 7:
POROS MARITIM DUNIA, NAWACITA DAN MANTRA POLITIK
Bab 8:
MENGELOLA KEDAULATAN NEGARA
Bab 9:
TENTARA DAN AKTIVITAS KRIMINAL DI ERA REFORMASI
Bab 10:
KUDETA & HUBUNGAN SIPIL-MILITER
Bab 11:
KUDETA & PUBLIK
Bab 12:
TENTARA YANG GELISAH
Daftar Isi
Bab 1:
DEMOKRASI & BELA NEGARA:
Komposisi & Model Implementasi dalam Pertahanan Negara
Bab 2:
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA
Bab 3:
INTEGRASI SIPIL-MILITER DAN INSTITUSI PENDIDIKAN PERTAHANAN
Bab 4:
SUMBER DAYA MANUSIA MILITER DAN MODEL PENDANAAN INDUSTRI PERTAHANAN
Bab 5:
TANTANGAN PANGLIMA TNI KE DEPAN
Bab 6:
HARAPAN TNI MASA DEPAN
Bab 7:
POROS MARITIM DUNIA, NAWACITA DAN MANTRA POLITIK
Bab 8:
MENGELOLA KEDAULATAN NEGARA
Bab 9:
TENTARA DAN AKTIVITAS KRIMINAL DI ERA REFORMASI
Bab 10:
KUDETA & HUBUNGAN SIPIL-MILITER
Bab 11:
KUDETA & PUBLIK
Bab 12:
TENTARA YANG GELISAH
Posting Komentar
0 Komentar