Sistem Politik dan Kepartaian Di Indonesia

Judul:
Sistem Politik dan Kepartaian Di Indonesia,
Dinamika Partai Politik dan
Golongan Karya Era Orde Baru
Penulis:
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
ISBN: 978-602-18753-8-4
Tahun Terbit: April 2014
Ukuran: 182 X 257 mm
Halaman: vi + 142

Beli Ebook

Orde Baru yang juga disebut beberapa kalangan sebagai “Orde Pembangunan”, melaksanakan tugas pembagunan di berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, sosial budaya, maupun di bidang politik. Dalam melaksanakan tugas pembangunan tersebut pemerintah Orde Baru mendasarkan pada dua pendekatan yang biasa disebut oleh para cendekiawan politik, sebagai ‘pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan’ (security and prosperity approach). Pendekatan keamanan selalu dilatarbelakangi oleh anggapan perlunya stabilitas nasional, sedangkan pendekatan kesejahteraan dilatarbelakangi oleh pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam diskusi, persoalan-persoalan tersebut coba didekati melalui kajian ilmiah atas dasar teori yang dikorelasikan dengan kenyataan empiris yang ada. Dari kajian-kajian tersebut didapat satu kesimpulan yang cukup mendasar, yaitu adanya ketimpangan antara pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan di bidang politik. Kesimpulan sementara itulah yang memacu penulis menelusuri sampai seberapa jauh pernyataan itu dapat dibenarkan.

Namun rupanya, keanekaan keekonomian dan kepolitikan menyebabkan penulis harus membuat kesimpulan lanjutan, bahwa ketimpangan pembangungan tersebut disebabkan oleh sangat dominannya pemerintah Orde Baru—yang menyebabkan pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan politik yang lebih mementingkan aspek keekonomian.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa pemerintah sangat dominan? Dari pernyataan tersebut, tentunya akan sangat banyak sekali jawaban yang bisa diberikan. Tetapi jawaban yang penulis anggap sangat esensial adalah karena lemahnya infrastruktur politik. Pun kelemahan tersebut—dalam anggapan penulis—lebih disebabkan oleh fungsi-fungsi partai politik yang tidak fungsional, sehingga partai politik tidak mampu mengimbangi kekuasaan pemerintah. Untuk menentukan benar-tidaknya anggapan tersebut, penulis menuliskannya untuk Anda.

Daftar Isi
BAB I: PENDAHULUAN
- Latar Belakang Permasalahan
- Kebijakan Pembangunan Politik Indonesia

BAB II: PARTAI POLITIK PASCA ORDE LAMA
- Berfusinya Partai-partai Politik
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Demokrasi Indonesia
- Golongan Karya

BAB III: UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK

BAB IV: FUNGSIONALISASI PARTAI-PARTAI POLITIK PASCA ASAS TUNGGAL
- Fungsionalisasi Partai-partai Politik
- Fungsi Artikulasi Kepentingan
- Fungsi Kaderisasi/Pendidikan Politik
- Fungsi Komunikasi Politik
- Fungsi Partai dalam Seleksi Kepemimpinan Nasional

PARTAI I PERSATUAN PEMBANGUNAN
- Fungsi Artikulasi Kepentingan PPP
- Kaderisasi/Pendidikan Politik PPP
- Komunikasi Politik PPP
- Seleksi Kepemimpinan Nasional PPP

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
- Fungsi Artikulasi Kepentingan PDI
- Kaderisasi/Pendidikan Politik PDI
- Komunikasi Politik PDI
- Seleksi Kepemimpinan Nasional PDI

GOLONGAN KARYA
- Fungsi Artikulasi Kepentingan GOLKAR
- Kaderisasi/Pendidikan Politik GOLKAR
- Komunikasi Politik GOLKAR
- Seleksi Kepemimpinan Nasional GOLKAR

BAB V: KESIMPULAN-KESIMPULAN
- Kesimpulan
- Saran-saran