Penulis: Muradi
ISBN 978-602-72419-9-2
Ukuran: 14,5 cm X 21 cm
Halaman: viii + 113
Tahun terbit: Januari 2017
Memahami bagaimana institusi kepolisian bekerja tentu tidak sebatas bagaimana penegakan hukum dilakukan, tapi juga bagaimana perspektif aspek lain juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Tidak heran apabila lembaga kepolisian dinilai memiliki kewenangan sekaligus beban kerja yang besar dalam waktu yang bersamaan. Dianggap memiliki kewenangan yang luas biasa, tapi di sisi lain kewenangan tersebut juga berhimpitan dengan beban kerja dalam bentuk peran dan fungsi yang melekat. Besarnya kewenangan dan beban kerja tersebut secara eksplisit berbeda antara kepolisian di banyak negara. Khusus untuk negara dengan tradisi demokrasi yang masih muda. Institusi kepolisian juga dihadapkan pada praktik politik dan implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga tidak heran, sandungan terbesar dalam proses reformasi kepolisian di negara-negara tersebut akan berputar pada bagaimana memastikan Institusi kepolisian berjarak dengan politik, khususnya terkait dengan intervensi politik ke internal kepolisian serta mengupayakan agar pada implementasi peran dan fungsinya, penghormatan pada HAM menjadi pijakan bagi penguatan perpolisian modern dan demokratik.
Buku berjudul Polisi, Politik & HAM yang ada di tangan Anda ini mencoba menguatkan argumentasi bahwa institusi kepolisian di Indonesia juga tidak lepas dari dinamika politik dan HAM. Kenyataan yang harus digarisbawahi adalah ada kegagapan secara institusi manakalah POLRI dihadapkan pada dua hal tersebut. Meski harus diakui juga bahwa secara signifikan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, POLRI jauh lebih lincah dan mampu merespon keluhan publik dengan kinerja yang relatif baik. Akan tetapi, hal tersebut juga bukan tanpa cela. Justru penekanan utama dari permasalahan yang kemudian muncul adalah, masih tidak solidnya internal POLRI saat mendapatkan tekanan publik maupun politik, salah satunya misalnya, terkait dengan pro dan kontra pencalonan Kapolri, serta dugaan
Daftar Isi
Bab 1
PERLUASAN KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
Bab 2
BRIGADIR RW DAN KINERJA POLRI
Bab 3
BRIMOB DAN KONFLIK AGRARIA
Bab 4
BRIMOB DAN KONFLIK SOSIAL: Model Penanganan Konflik Sosial oleh Polisi Paramiliter
Bab 5
POLRI & HAK ASASI MANUSIA: Model Pengawasan Kepolisian dan Tantangan Implementasi HAM bagi POLRI di Usia 70 Tahun
Bab 6
POLRI, PENGAWASAN, DAN MOMENTUM POLITIK
Bab 7
MENGENDALIKAN POLRI
Bab 8
POLISI DAN POLITIK:
Perspektif Perpolisian Demokratik di Era Reformasi
Bab 9
POLEMIK CALON KAPOLRI
Bab 10
REVISI UU TERORISME DAN KELELUASAN KEWENANGAN
Bab 11
TEROR SARINAH, KEGAGALAN INTELIJEN?
Bab 12
TITIK BALIK POLRI?
Bab 14:
Rekening Gotong Royong PDI-Perjuangan & Solusi Pendanaan Partai
Bab 15:
SBY, PD & Merumuskan Kepentingan Politik
Bab 16:
Senja Kala Kepala Daerah Populis?
Bab 17:
Transformasi ‘Pikiran Rakyat’
Posting Komentar
0 Komentar